Masalah Ketahanan Pangan
Dalam beberapa tahun terakhir, masalah ketahanan pangan menjadi isu penting di Indonesia, lebih-lebih bila dikaitkan bencana alam. Seolah bencana alam merupakan sumber penyebab kerapuhan pangan. Bagaimanapun, bencana alam merupakan salah satu sumber kerentanan pangan. Tetapi, bencana jelas bukan yang paling mencemaskan. Setiap bencana alam, seberapa pun besar dan massifnya, tetap tidak pernah terjadi secara serentak dan di semua tempat sekaligus. Dengan demikian, dampak bencana alam terhadap ketahanan pangan bersifat insidental, temporer, dan lokatif. Sampai di sini, justru ada faktor lain yang jauh lebih sistematis sebagai mata air kerentanan pangan, yang celakanya tidak diperhatikan dan diantisipasi secara memadai. Sumber itu tidak lain adalah perubahan kelembagaan (aturan main). Perubahan kelembagaan di sini dimaknai sebagai pergeseran pola interaksi antarpelaku dalam mendesain aktivitas ekonomi.
Segitiga perubahan Dalam kaitan dengan ketahanan pangan, pembicaraan harus dikaitkan dengan masalah pembangunan pedesaan dan sektor pertanian. Pada titik inilah dijumpai realitas bahwa kelembagaan di pedesaan setidaknya dipangku oleh tiga pilar, yaitu kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja, dan kelembagaan perkreditan. Tanah/lahan masih merupakan aset terpenting bagi penduduk pedesaan untuk menggerakkan kegiatan produksi. Sedangkan relasi kerja akan menentukan ropors nisbah ekonomi yang akan dibagi kepada para pelaku ekonomi di pedesaan.
Terakhir, aspek perkreditan/pembiayaan berperan amat penting sebagai pemicu kegiatan ekonomi di pedesaan karena biasanya di wilayah itu ketersediaan modal amat terbatas. Ketiga pilar perubahan kelembagaan itu akan amat menentukan keputusan pelaku di sektor pertanian (baca: petani) sehingga turut memengaruhi derajat ketahanan pangan. Sayang, perubahan kelembagaan di pedesaan mengarah kepada situasi yang menciptakan disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Kepemilikan tanah sebagai pilar terpenting kegiatan produksi semakin lama kian tidak ramah dengan kebutuhan sektor pertanian. Rata-rata kepemilikan lahan rumah tangga petani semakin menciut, bahkan kini di Jawa rata-rata kepemilikan lahan itu hanya 0,25 hektar.
Penciutan kepemilikan lahan itu bisa bersumber dari pola warisan yang membuat lahan terfragmentasi, infiltrasi sektor industri/jasa yang lapar lahan, dan kebijakan pemerintah yang meninggalkan sector pertanian. Menurut BPS dan BPN (Badan Pertanahan Nasional), setiap lima tahun konversi lahan pertanian untuk pemanfaatan lain (industri, jasa, permukiman) mencapai 106.000 hektar. Akumulasi atas soal itu mengakibatkan produksi komoditas pertanian merosot meski mungkin saja produktivitas per hektar mengalami kenaikan, seperti komoditas beras dan jagung. Selanjutnya, serangan perubahan datang dari kelembagaan hubungan kerja. Dulu, kelembagaan relasi kerja di sektor pertanian mengandaikan pembagian risiko maupun nisbah ekonomi antar pelaku.Misalnya, konsep maro atau mertelu antara pemilik lahan dan petani penggarap merupakan jalan tengah antara kelangkaan modal dan risiko tinggi kegiatan produksi di sektor pertanian.
Desain kelembagaan semacam itu jika terjadi gagal panen, beban bisa dibagi di antara pelaku. Sebaliknya, bila panen berhasil, masing-masing pihak akan mendapat bagian. Masalahnya, kelembagaan hubungan kerja seperti itu sudah ditinggalkan, di mana yang kini tersedia hanya hubungan antara pemilik lahan dan penyewa (jika pemilik lahan tidak mengusahakan sendiri). Pada situasi ini, petani tunalahan enggan menyewa karena biayanya amat mahal, sementara pemilik lahan kurang berminat untuk mengolah tanah sendiri akibat insentif laba yang amat tipis. Desain perubahan kelembagaan Selain itu, salah satu penyebab penting kerawanan kegiatan produksi di sektor pertanian adalah perubahan kelembagaan perkreditan. Kebijakan peningkatan akses kredit yang dilakukan secara gencar oleh pemerintah sejak dekade 1980-an telah menyebabkan penetrasi lembaga keuangan formal dan semiformal (bank, koperasi, dan lain-lain) yang intensif di wilayah pedesaan. Kenyataannya, kebijakan itu bukannya mendekatkan petani (kecil) kepada sumber dana, tetapi justru kian menjauhkan. Lembaga keuangan formal itu tidak bisa dijangkau petani (justru ketika dari segi fisik jarak di antara mereka amat dekat) karena persyaratan agunan. Akibatnya, lembaga keuangan itu Cuma dapat diakses petani skala besar.
Celakanya, petani kecil juga sulit mengambil kredit dari lembaga keuangan informal (rentenir) karena keberadaannya sedikit demi sedikit tergerus oleh penetrasi lembaga keuangan formal. Inilah titik yang amat mematikan daya hidup petani kecil. Segitiga perubahan kelembagaan itu dengan jelas mendeskripsikan betapa secara sistematis perubahan kelembagaan yang diintroduksi pemerintah menjadi penyebab kemerosotan sektor pertanian.
Dengan demikian, dari perspektif produksi, perubahan kelembagaan itu akan menjadi sumbu peledak persoalan ketahanan pangan di masa mendatang. Karena itu, secara hati-hati dan matang pemerintah kembali diminta mendesain atau menggeser perubahan kelembagaan di wilayah pedesaan dan sektor pertanian dengan mengandaikan derajat kemanfaatan yang lebih besar bagi para pelaku, khususnya petani kecil. Sebagian isu perubahan kelembagaan itu sudah dimengerti secara baik oleh pemerintah, yakni reforma agraria. Selain itu, pemerintah harus terus bergerak dengan mengupayakan desain hubungan kerja dan akses kredit yang lebih adil di antara pelaku di sektor pertanian. Tanpa kesadaran semacam ini, isu ketahanan pangan hanya akan berhenti menjadi rintihan lirih.
Ahmad Erani Yustika Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE Unibraw;
Selasa, 02 September 2008
Pembangunan Pertanian Di Pedesaan
Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Indonesia”
Tema Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia menjadi sebuah diskursus menarik yang melibatkan kalangan akademisi, pemerintah dan CSO’s (Civil Society Organizations). Kalangan yang terlibat tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi juga beberapa kalangan berasal dari luar negeri yang memiliki ketertarikan terhadap konstelasi diskursus di Indonesia. Konteks diskursus yang terbangun pun beragam bentuknya mulai dalam bentuk diskusi publik dalam forum-forum seminar hingga diskusi pada tingkat wacana di berbagai media, baik elektronik maupun cetak.
Permasalahannya adalah konstelasi diskursus yang begitu masif pada tataran realitas dalam banyak hal tidak sampai pada ranah teoritisasi, konseptualisasi atau bahkan operasionalisasi praksis pelaksanaan pembangunan pertanian dan pedesaan yang baik. Pembangunan pertanian dan pedesaan seolah-olah berjalan ditempat dengan tidak memberikan dimensi perubahan yang signifikan terhadap masyarakat petani di pedesaan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, utamanya masyarakat petani di pedesaan. Di sisi lain, realitas menunjukkan terjadinya kesenjangan besar antara kawasan perkoataan dan pedesaan dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan infrastruktur.
Permasalahan pembangunan pertanian dan pedesaan pada dasarnya bersifat lintas sektoral, baik secara lembaga maupun konteks keilmuwan. Namun demikian pada ranah keilmuwan, entitas akademis yang senantiasa dikaitkan dengan permasalahan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah institusi pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat pedesaan dan pertanian secara luas. IPB merupakan salah satu entitas akademis yang senantiasa dikaitkan dengan permasalahan pembangunan pertanian dan pedesaan. Hal ini disebabkan IPB menjadi salah satu institusi akademis terbesar di Indonesia yang memilih basis pertanian dan pedesaan sebagai orientasi akademisnya. Oleh karena itu wajar ketika permasalahan stagnasi pembangunan pertanian dan pedesaan dikaitkan dengan keberadaan IPB.
Realitas tersebut memberikan sebuah proses pembelajaran penting bahwa harapan masyarakat luas terhadap keberadaan IPB dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan sangat besar. Pada saat yang sama kita melihat sebuah kecenderungan bahwa tradisi kritis berkaitan dengan isu-isu pembangunan pertanian dan pedesaan semakin berkurang di tingkat IPB. Forum-forum diskusi dan seminar lebih banyak mengetengahkan isu-isu update yang terkadang tidak bersinggungan sama sekali dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat sarjana saja akan tetapi juga pada tingkat pascasarjana. Padahal potensi untuk memberikan telaah kritis terhadap konteks pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia saat ini dari sisi konseptualisasi akademis sangat besar. Paling tidak secara umum setiap mayor studi pascasarjana di IPB memiliki ruang keterkaitan dengan isu pembangunan pertanian dan pedesaan.
Oleh karena itu, dalam rangka menumbuhkan peran strategis IPB dalam diskursus pembangunan pertanian dan pedesaan, utamanya mayor-mayor pascasarjana IPB, maka Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB (PSP3) akan menyelenggarakan diskusi kritis secara rutin yang melibatkan kalangan mahasiswa pascasarjana IPB dari berbagai mayor. Hal ini dinilai sebagai sesuatu yang penting dan strategis tidak hanya dalam rangka mentradisikan diskusi kritis di kalangan mahasiswa akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai arena atau ruang untuk menyusun agenda-agenda riset strategis berkaitan dengan diskursus pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia.
Daftar Pustaka
Supriyadi Anton,2008. Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Indonesia Konseptualisasi dan implementasi. Pusat Studi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan, IPB.
Tema Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia menjadi sebuah diskursus menarik yang melibatkan kalangan akademisi, pemerintah dan CSO’s (Civil Society Organizations). Kalangan yang terlibat tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi juga beberapa kalangan berasal dari luar negeri yang memiliki ketertarikan terhadap konstelasi diskursus di Indonesia. Konteks diskursus yang terbangun pun beragam bentuknya mulai dalam bentuk diskusi publik dalam forum-forum seminar hingga diskusi pada tingkat wacana di berbagai media, baik elektronik maupun cetak.
Permasalahannya adalah konstelasi diskursus yang begitu masif pada tataran realitas dalam banyak hal tidak sampai pada ranah teoritisasi, konseptualisasi atau bahkan operasionalisasi praksis pelaksanaan pembangunan pertanian dan pedesaan yang baik. Pembangunan pertanian dan pedesaan seolah-olah berjalan ditempat dengan tidak memberikan dimensi perubahan yang signifikan terhadap masyarakat petani di pedesaan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, utamanya masyarakat petani di pedesaan. Di sisi lain, realitas menunjukkan terjadinya kesenjangan besar antara kawasan perkoataan dan pedesaan dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan infrastruktur.
Permasalahan pembangunan pertanian dan pedesaan pada dasarnya bersifat lintas sektoral, baik secara lembaga maupun konteks keilmuwan. Namun demikian pada ranah keilmuwan, entitas akademis yang senantiasa dikaitkan dengan permasalahan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah institusi pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat pedesaan dan pertanian secara luas. IPB merupakan salah satu entitas akademis yang senantiasa dikaitkan dengan permasalahan pembangunan pertanian dan pedesaan. Hal ini disebabkan IPB menjadi salah satu institusi akademis terbesar di Indonesia yang memilih basis pertanian dan pedesaan sebagai orientasi akademisnya. Oleh karena itu wajar ketika permasalahan stagnasi pembangunan pertanian dan pedesaan dikaitkan dengan keberadaan IPB.
Realitas tersebut memberikan sebuah proses pembelajaran penting bahwa harapan masyarakat luas terhadap keberadaan IPB dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan sangat besar. Pada saat yang sama kita melihat sebuah kecenderungan bahwa tradisi kritis berkaitan dengan isu-isu pembangunan pertanian dan pedesaan semakin berkurang di tingkat IPB. Forum-forum diskusi dan seminar lebih banyak mengetengahkan isu-isu update yang terkadang tidak bersinggungan sama sekali dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat sarjana saja akan tetapi juga pada tingkat pascasarjana. Padahal potensi untuk memberikan telaah kritis terhadap konteks pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia saat ini dari sisi konseptualisasi akademis sangat besar. Paling tidak secara umum setiap mayor studi pascasarjana di IPB memiliki ruang keterkaitan dengan isu pembangunan pertanian dan pedesaan.
Oleh karena itu, dalam rangka menumbuhkan peran strategis IPB dalam diskursus pembangunan pertanian dan pedesaan, utamanya mayor-mayor pascasarjana IPB, maka Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB (PSP3) akan menyelenggarakan diskusi kritis secara rutin yang melibatkan kalangan mahasiswa pascasarjana IPB dari berbagai mayor. Hal ini dinilai sebagai sesuatu yang penting dan strategis tidak hanya dalam rangka mentradisikan diskusi kritis di kalangan mahasiswa akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai arena atau ruang untuk menyusun agenda-agenda riset strategis berkaitan dengan diskursus pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia.
Daftar Pustaka
Supriyadi Anton,2008. Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Indonesia Konseptualisasi dan implementasi. Pusat Studi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan, IPB.
Penyuluhan Pertanian
Cara-Cara Baru Yang Mendukung Dalam Penyuluhan Pertanian
Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian. Seperti halnya sistim penyuluhan di negara-negara lainnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengembangan mekanisme institusional yang efektif dalam menyalurkan teknologi yang sesuai bagi produsen berskala kecil. Walaupun pengalaman dalam pelayanan bantuan pertanian masih sangat minim, bukti-bukti kuat yang mendukung manfaat desentralisasi penyuluhan terus bertambah, termasuk yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat umum. Serangkaian debat dan ekperimen pengelolaan yang positif telah diadakan. Termasuk didalamnya pergeseran ke metode partisipasi, penyaluran input dan teknologi sampai dengan pembagian pasar dan awal informasi serta teknologi. Terlihat pula adanya perluasan pelayanan yang dikelola secara terpusat sampai pelayanan yang didesentralisasi, serta pergeseran ke arah privatisasi penyuluhan. Privatisasi pelayanan penyuluhan akan memainkan peranan lebih penting di sub-sektor lahan kering penghasil pertanian yang mendatangkan uang di daerah timur Indonesia, serta produksi komoditas ekspor yang lebih didukung oleh sektor swasta. Staf penyuluhan umum saat ini bertanggung jawab kepada pemerintahan propinsi yang sekarang bekerja berdasarkan 2 model:
1) servis penyuluhan umum dibawah suatu organisasi perwakilan,
2) kapasitas penyuluhan yang dipilah-pilah ke beberapa badan yang berorientasi ke produk dan independent.
Model yang pertama didukung oleh Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (DAFEP) dengan dana dari Bank Dunia, akan tetapi kurang dari sepertiga pemerintahan propinsi yang memilih model tersebut sampai saat ini. ingkat kualifikasi pendidikan untuk penyuluh-penyuluh public sedang ditingkatkan, tetapi tampaknya kompensasi jauh menurun sejak adanya desentralisasi, dengan turunnya jumlah personel berkualifikasi yang mencari lapangan pekerjaan di tempat lain. Iklim politik dewasa ini di Indonesia juga berperan serta dalam penyediaan lingkungan yang kondusif bagi serangkaian organisasi produsen pedesaan (RPOs) dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pemerintah, khususnya pemerintah setempat, terus mencari jalan untuk menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut, tetapi juga menghadapi kesulitan, karena cepatnya perubahan yang terjadi di dalam organisasi berorientasi keanggotaan tersebut. Untuk semua inisiatif diperlukan cara-cara untuk menentukan hubungan mana yang lebih baik antara penelitian pertanian dan penyuluhan; pemisahan fungsi di dalam organisasi di Departemen Pertanian (antara IAARD dan AAHRD) telah menghambat usaha dalam memusatkan perhatian atas berbagai masalah yang diahadapi petani dan juga menentukan agenda penelitian, serta penyebaran hasil penelitian yang efektif. Proposal Pengerjaan Petani melalui proyek Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI), yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian dan didukung oleh Bank, menjawab serangkaian masalah-masalah di atas, dan akan bertujuan untuk menggiatkan penelitian pertanian dan penyuluhan, dan dengan demikian, memperkokoh hubungan antara agribisnis dan komunitas pertanian. Mendukung pertumbuhan ICT. Inisiatif untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di daerah rural membuka kesempatan bagi penyaluran informasi ke komunitas pedesaan, memperbaiki hubungan antar penelitian dan penyuluhan, serta mendukung pengembangan daerah pedesaan. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman di negara lain. Contohnya, India telah melalui proses pengembangan inisiatif informasi dan komunikasi di daerah pedesaan beberapa tahun terakhir.
Berbagai macam model, didukung baik oleh sektor umum maupun swasta, telah diuji-coba dengan sukses. Misalnya adalah satu model dari ITC, perusahaan swasta besar, yaitu e-choupal initiative, adalah intervensi informasi teknologi terbesar yang dimiliki suatu perusahaan di daerah pedesaan India. Dengan menyampaikan informasi secara langsung dan pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan, e-choupal membantu menyelaraskan antara hasil pertanian dan kebutuhan pasar, serta menuju tercapainya perbaikan kualitas, produktifitas, dan meningkatkan pendeteksian harga. Dimulai tahun 2000, e-choupal sekarang ini telah mencakup 6 negara bagian, 25.000 desa, dan melibatkan 2,5 juta petani. Di dalam 10 tahun kedepan, ITC memperkirakan akan dapat mencapai 15 negara bagian dengan lebih dari 100.000 desa (1/6 dari total desa-desa di India) dan membantu 10 juta petani. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangan ICT di India sama dengan di Indonesia - jaringan yang buruk, infrastruktur rural yang lemah dan kapasitas sumber daya manusia yang rendah. Akan tetapi, inisiatif ICT di daerah pedesaan telah melambung diIndia dalam kurun waktu 5-8 tahun terakhir ini. Kios di daerah pedesaan berfungsi sebagai pusat komunikasi, pusat pelatihan virtual, pusat bantuan untuk pengusaha di daerah pedesaan, tempat perdagangan, pusat layanan finansial dan asuransi, dan lain-lain. Proyek-proyek ini memberikan pengaruh penting untuk kawula muda, wanita dan anak-anak secara tidak langsung. Dengan adanya desentralisasi dan lingkungan politik serta institutional yang baru di Indonesia, kemungkinan pengembangan ICT di Indonesia untuk mendukung pembangunan daerah pedesaan sangatlah besar.
Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian. Seperti halnya sistim penyuluhan di negara-negara lainnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengembangan mekanisme institusional yang efektif dalam menyalurkan teknologi yang sesuai bagi produsen berskala kecil. Walaupun pengalaman dalam pelayanan bantuan pertanian masih sangat minim, bukti-bukti kuat yang mendukung manfaat desentralisasi penyuluhan terus bertambah, termasuk yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat umum. Serangkaian debat dan ekperimen pengelolaan yang positif telah diadakan. Termasuk didalamnya pergeseran ke metode partisipasi, penyaluran input dan teknologi sampai dengan pembagian pasar dan awal informasi serta teknologi. Terlihat pula adanya perluasan pelayanan yang dikelola secara terpusat sampai pelayanan yang didesentralisasi, serta pergeseran ke arah privatisasi penyuluhan. Privatisasi pelayanan penyuluhan akan memainkan peranan lebih penting di sub-sektor lahan kering penghasil pertanian yang mendatangkan uang di daerah timur Indonesia, serta produksi komoditas ekspor yang lebih didukung oleh sektor swasta. Staf penyuluhan umum saat ini bertanggung jawab kepada pemerintahan propinsi yang sekarang bekerja berdasarkan 2 model:
1) servis penyuluhan umum dibawah suatu organisasi perwakilan,
2) kapasitas penyuluhan yang dipilah-pilah ke beberapa badan yang berorientasi ke produk dan independent.
Model yang pertama didukung oleh Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (DAFEP) dengan dana dari Bank Dunia, akan tetapi kurang dari sepertiga pemerintahan propinsi yang memilih model tersebut sampai saat ini. ingkat kualifikasi pendidikan untuk penyuluh-penyuluh public sedang ditingkatkan, tetapi tampaknya kompensasi jauh menurun sejak adanya desentralisasi, dengan turunnya jumlah personel berkualifikasi yang mencari lapangan pekerjaan di tempat lain. Iklim politik dewasa ini di Indonesia juga berperan serta dalam penyediaan lingkungan yang kondusif bagi serangkaian organisasi produsen pedesaan (RPOs) dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pemerintah, khususnya pemerintah setempat, terus mencari jalan untuk menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut, tetapi juga menghadapi kesulitan, karena cepatnya perubahan yang terjadi di dalam organisasi berorientasi keanggotaan tersebut. Untuk semua inisiatif diperlukan cara-cara untuk menentukan hubungan mana yang lebih baik antara penelitian pertanian dan penyuluhan; pemisahan fungsi di dalam organisasi di Departemen Pertanian (antara IAARD dan AAHRD) telah menghambat usaha dalam memusatkan perhatian atas berbagai masalah yang diahadapi petani dan juga menentukan agenda penelitian, serta penyebaran hasil penelitian yang efektif. Proposal Pengerjaan Petani melalui proyek Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI), yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian dan didukung oleh Bank, menjawab serangkaian masalah-masalah di atas, dan akan bertujuan untuk menggiatkan penelitian pertanian dan penyuluhan, dan dengan demikian, memperkokoh hubungan antara agribisnis dan komunitas pertanian. Mendukung pertumbuhan ICT. Inisiatif untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di daerah rural membuka kesempatan bagi penyaluran informasi ke komunitas pedesaan, memperbaiki hubungan antar penelitian dan penyuluhan, serta mendukung pengembangan daerah pedesaan. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman di negara lain. Contohnya, India telah melalui proses pengembangan inisiatif informasi dan komunikasi di daerah pedesaan beberapa tahun terakhir.
Berbagai macam model, didukung baik oleh sektor umum maupun swasta, telah diuji-coba dengan sukses. Misalnya adalah satu model dari ITC, perusahaan swasta besar, yaitu e-choupal initiative, adalah intervensi informasi teknologi terbesar yang dimiliki suatu perusahaan di daerah pedesaan India. Dengan menyampaikan informasi secara langsung dan pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan, e-choupal membantu menyelaraskan antara hasil pertanian dan kebutuhan pasar, serta menuju tercapainya perbaikan kualitas, produktifitas, dan meningkatkan pendeteksian harga. Dimulai tahun 2000, e-choupal sekarang ini telah mencakup 6 negara bagian, 25.000 desa, dan melibatkan 2,5 juta petani. Di dalam 10 tahun kedepan, ITC memperkirakan akan dapat mencapai 15 negara bagian dengan lebih dari 100.000 desa (1/6 dari total desa-desa di India) dan membantu 10 juta petani. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangan ICT di India sama dengan di Indonesia - jaringan yang buruk, infrastruktur rural yang lemah dan kapasitas sumber daya manusia yang rendah. Akan tetapi, inisiatif ICT di daerah pedesaan telah melambung diIndia dalam kurun waktu 5-8 tahun terakhir ini. Kios di daerah pedesaan berfungsi sebagai pusat komunikasi, pusat pelatihan virtual, pusat bantuan untuk pengusaha di daerah pedesaan, tempat perdagangan, pusat layanan finansial dan asuransi, dan lain-lain. Proyek-proyek ini memberikan pengaruh penting untuk kawula muda, wanita dan anak-anak secara tidak langsung. Dengan adanya desentralisasi dan lingkungan politik serta institutional yang baru di Indonesia, kemungkinan pengembangan ICT di Indonesia untuk mendukung pembangunan daerah pedesaan sangatlah besar.
permasalahan dunia pertanian
Permasalahan Dunia Pertanian
Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapanga pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis.
Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walapun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor.
Pengalaman negara tetangga menekankan pentingnya dukungan dalam proses pergeseran tersebut.Sebagai contoh, di pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara saat ini hanya 38%; suatu perubahan yang tidak terlalu besar dalam periode15 tahun. Sebaliknya, penanaman padi dari total panen di Malaysia berkurang setengahnya dari 25% di tahun 1972 menjadi 13% di 1998. Selain itu seperti tercatat dalam hasil studi baru-baru ini, ranting pemilik usaha kecil/ pertanian industrial, hortikultura, perikanan, dan peternakan, yang sekarang ini berkisar 54% dari semua hasil produksi pertanian, kemungkinan besar akan berkembang menjadi 80% dari pertumbuhan hasil agraris di masa yang akan datang. Panen beras tetap memegang peranan penting dengan nilai sekitar29% dari nilai panen agraris. Tetapi meskipun disertai dengan tingkat Partumbuhan hasil yang tinggi, panen beras tidak akan dapat mencapai lebih dari 10% nilai peningkatan pertumbuhan hasil.
Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapanga pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis.
Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walapun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor.
Pengalaman negara tetangga menekankan pentingnya dukungan dalam proses pergeseran tersebut.Sebagai contoh, di pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara saat ini hanya 38%; suatu perubahan yang tidak terlalu besar dalam periode15 tahun. Sebaliknya, penanaman padi dari total panen di Malaysia berkurang setengahnya dari 25% di tahun 1972 menjadi 13% di 1998. Selain itu seperti tercatat dalam hasil studi baru-baru ini, ranting pemilik usaha kecil/ pertanian industrial, hortikultura, perikanan, dan peternakan, yang sekarang ini berkisar 54% dari semua hasil produksi pertanian, kemungkinan besar akan berkembang menjadi 80% dari pertumbuhan hasil agraris di masa yang akan datang. Panen beras tetap memegang peranan penting dengan nilai sekitar29% dari nilai panen agraris. Tetapi meskipun disertai dengan tingkat Partumbuhan hasil yang tinggi, panen beras tidak akan dapat mencapai lebih dari 10% nilai peningkatan pertumbuhan hasil.
Perkembangan OPT
Perkembangan Serangan Opt Saat Ini
Pada kondisi ini hama-penyakit yang dulunya penting menjadi makin merusak, atau tingkat kerusakannya menjadi lebih besar. Contoh dari kasus ini adalah makin meningkatnya populasi dan kerusakan hama Thrips sp. pada tanaman cabai. Pada tahun kemarau 2006 Thrips menimbulkan kerugian yang besar pada usaha tani cabai di Tegal dan Brebes. Pada saat itu populasi sangat tinggi dan kerusakan berat, dan dilapangan tidak ada satu pestisida sintetik pun yang efektif mengendalikannya Pada tiga tahun terakhir ini menurut pengamatan penulis dan juga Laporan Safari Gotong Royong Nastari-Klinik Tanaman IPB (2007) serangan Thrips sp. Makin berat pada berbagai daerah pertanaman cabai seperti Brebes, Tegal, Pati, Klaten, Magelang dan Wonogiri. Thrips lebih berkembang pada musim kemarau, akan berkembang bila kemaraunya makin kering dan suhu rata-rata makin panas. Sebagai pembanding Thrips palmi pada terong di Taiwan mempunyai suhu optimum untuk perkembangan populasi pada 25 – 30º C (Chen dan Huang, 2004). Selain itu serangan antraknosa cabai (Colletotrichum sp.) pada tahun-tahun terakhir ini juga makin berat.
Cendawan fitopatogen ini berkembang pada musim hujan dan suhu yang hangat. Pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa ekspresi gejala antraknosa cabai tidak hanya menimbulkan busuk pada buah tetapi juga mati ranting, sekali lagi menggambarkan makin beratnya penyakit ini. Penelitian dalam ruang terkendali di Australia menunjukkan bahwa peningkatan kadar CO2 dari 350 ppm menjadi 700 ppm meningkatkan jumlah bercak dan keparahan penyakit antraknosa (Colletotrichum gloeosporioides) pada Stylosanthes (Chakraborty et al. 2002). Apakah peningkatan antraknosa di Indonesia juga dipengaruhi peningkatan kadar CO2, masih perlu diteliti lebih lanjut.
Hama/Penyakit yang sebelumnya dianggap penyakit hama/penyakit minor berubah menjadi hama/penyakit penting. Contoh dari tipe perobahan ini adalah penggerek padi merah jambu (Sesamia inferens). Sebelumnya dinyatakan bahwa keberadaan penggerek batang merah jambu tidak banyak bila dibanding penggerek batang lainnya yaitu pengerek batang padi kuning (Scirpophaga incertulas), dan penggerek batang padi putih (Scirpophaga innnotata). Pengamatan pada bulan April-Mei 2007 disejumlah tempat di Jawa yaitu Indramayu, Magelang, Semarang, Boyolali,Kulonprogo, dan Ciamis menunjukkan dominansi penggerek merah jambu dalam komunitas penggerek meningkat (Nastari Bogor dan Klinik Tanaman IPB, 2007). Kalshoven (1981) menyatakan bahwa penggerek merah jambu banyak berkembang didaerah-daerah kering yang mempunyai iklim kemarau yang jelas. Masih menjadi pertanyaan apakah peningkatan dominansi penggerek merah jambu berkaitan dengan musim kemarau yang lebih panjang. Pada musim hujan 2007 Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai daerah kekeringan terluas dan melebihi rata-rata 5 tahun terakhir
Pada kondisi ini hama-penyakit yang dulunya penting menjadi makin merusak, atau tingkat kerusakannya menjadi lebih besar. Contoh dari kasus ini adalah makin meningkatnya populasi dan kerusakan hama Thrips sp. pada tanaman cabai. Pada tahun kemarau 2006 Thrips menimbulkan kerugian yang besar pada usaha tani cabai di Tegal dan Brebes. Pada saat itu populasi sangat tinggi dan kerusakan berat, dan dilapangan tidak ada satu pestisida sintetik pun yang efektif mengendalikannya Pada tiga tahun terakhir ini menurut pengamatan penulis dan juga Laporan Safari Gotong Royong Nastari-Klinik Tanaman IPB (2007) serangan Thrips sp. Makin berat pada berbagai daerah pertanaman cabai seperti Brebes, Tegal, Pati, Klaten, Magelang dan Wonogiri. Thrips lebih berkembang pada musim kemarau, akan berkembang bila kemaraunya makin kering dan suhu rata-rata makin panas. Sebagai pembanding Thrips palmi pada terong di Taiwan mempunyai suhu optimum untuk perkembangan populasi pada 25 – 30º C (Chen dan Huang, 2004). Selain itu serangan antraknosa cabai (Colletotrichum sp.) pada tahun-tahun terakhir ini juga makin berat.
Cendawan fitopatogen ini berkembang pada musim hujan dan suhu yang hangat. Pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa ekspresi gejala antraknosa cabai tidak hanya menimbulkan busuk pada buah tetapi juga mati ranting, sekali lagi menggambarkan makin beratnya penyakit ini. Penelitian dalam ruang terkendali di Australia menunjukkan bahwa peningkatan kadar CO2 dari 350 ppm menjadi 700 ppm meningkatkan jumlah bercak dan keparahan penyakit antraknosa (Colletotrichum gloeosporioides) pada Stylosanthes (Chakraborty et al. 2002). Apakah peningkatan antraknosa di Indonesia juga dipengaruhi peningkatan kadar CO2, masih perlu diteliti lebih lanjut.
Hama/Penyakit yang sebelumnya dianggap penyakit hama/penyakit minor berubah menjadi hama/penyakit penting. Contoh dari tipe perobahan ini adalah penggerek padi merah jambu (Sesamia inferens). Sebelumnya dinyatakan bahwa keberadaan penggerek batang merah jambu tidak banyak bila dibanding penggerek batang lainnya yaitu pengerek batang padi kuning (Scirpophaga incertulas), dan penggerek batang padi putih (Scirpophaga innnotata). Pengamatan pada bulan April-Mei 2007 disejumlah tempat di Jawa yaitu Indramayu, Magelang, Semarang, Boyolali,Kulonprogo, dan Ciamis menunjukkan dominansi penggerek merah jambu dalam komunitas penggerek meningkat (Nastari Bogor dan Klinik Tanaman IPB, 2007). Kalshoven (1981) menyatakan bahwa penggerek merah jambu banyak berkembang didaerah-daerah kering yang mempunyai iklim kemarau yang jelas. Masih menjadi pertanyaan apakah peningkatan dominansi penggerek merah jambu berkaitan dengan musim kemarau yang lebih panjang. Pada musim hujan 2007 Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai daerah kekeringan terluas dan melebihi rata-rata 5 tahun terakhir
Antisipasi Perubahan Iklim
Antisipasi Perkembangan OPT Dalam Kaitannya Dengan Perubahan Iklim
Fakta di atas menunjukkan indikasi kuat tentang kaitan perubahan iklim sperti peningkatan suhu dengan masalah hama dan penyakit di Indonesia. Namun demikian untuk pemahaman masalah secara komprehensif perlu dilakukan kajian yang khusus dampak iklim terhadap perubahan hama dan penyakit sehingga dapat dirumuskan langkah antisipasi yang tepat baik oleh pemerintah, maupun masyarakat.
Pada kondisi ini hama-penyakit yang dulunya penting menjadi makin merusak, atau tingkat kerusakannya menjadi lebih besar. Contoh dari kasus ini adalah makin meningkatnya populasi dan kerusakan hama Thrips sp. pada tanaman cabai. Pada tahun kemarau 2006 Thrips menimbulkan kerugian yang besar pada usaha tani cabai di Tegal dan Brebes. Pada saat itu populasi sangat tinggi dan kerusakan berat, dan dilapangan tidak ada satu pestisida sintetik pun yang efektif mengendalikannya Pada tiga tahun terakhir ini menurut pengamatan penulis dan juga Laporan Safari Gotong Royong Nastari-Klinik Tanaman IPB (2007) serangan Thrips sp. Makin berat pada berbagai daerah pertanaman cabai seperti Brebes, Tegal, Pati, Klaten, Magelang dan Wonogiri. Thrips lebih berkembang pada musim kemarau, akan berkembang bila kemaraunya makin kering dan suhu rata-rata makin panas. Sebagai pembanding Thrips palmi pada terong di Taiwan mempunyai suhu optimum untuk perkembangan populasi pada 25 – 30 º C (Chen dan Huang, 2004).
Menghadapi perubahan iklim dalam kaitan dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman diperlukan beberapa langkah yang sesuai. Kajian komperehensif dampak perubahan iklim terhadap hama dan penyakit tanaman perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat bagi pemerintah maupun petani. Selain itu diperlukan peningkatan pemahaman agroekosistem oleh petani sehingga lebih jeli mengamati dan mensikapi perubahan yang ada. Beberapa pengetahuan pribumi (indigenous knowledge) yang didasari oleh pengaturan masa tanam seperti pranata mangsa dalam masyarakat Jawa perlu dikaji kembali dan di rejuvenasi menghadapi perubahan yang berlangsung. Melihat masalah hama dan penyakit yang makin berat di Indonesia dari tahun ke tahun, perlu pendekatan sistem Pengendalian Hama Terpadu Biointensif (Bio-intensive IPM) yang mengoptimalkan sumberdaya hayati yang ada. Untuk itu semua, kerjasama antara petani, pemerintah (pusat-daerah), perguruan tinggi/lembaga penelitian , civil society yang riil diperlukan.
Fakta di atas menunjukkan indikasi kuat tentang kaitan perubahan iklim sperti peningkatan suhu dengan masalah hama dan penyakit di Indonesia. Namun demikian untuk pemahaman masalah secara komprehensif perlu dilakukan kajian yang khusus dampak iklim terhadap perubahan hama dan penyakit sehingga dapat dirumuskan langkah antisipasi yang tepat baik oleh pemerintah, maupun masyarakat.
Pada kondisi ini hama-penyakit yang dulunya penting menjadi makin merusak, atau tingkat kerusakannya menjadi lebih besar. Contoh dari kasus ini adalah makin meningkatnya populasi dan kerusakan hama Thrips sp. pada tanaman cabai. Pada tahun kemarau 2006 Thrips menimbulkan kerugian yang besar pada usaha tani cabai di Tegal dan Brebes. Pada saat itu populasi sangat tinggi dan kerusakan berat, dan dilapangan tidak ada satu pestisida sintetik pun yang efektif mengendalikannya Pada tiga tahun terakhir ini menurut pengamatan penulis dan juga Laporan Safari Gotong Royong Nastari-Klinik Tanaman IPB (2007) serangan Thrips sp. Makin berat pada berbagai daerah pertanaman cabai seperti Brebes, Tegal, Pati, Klaten, Magelang dan Wonogiri. Thrips lebih berkembang pada musim kemarau, akan berkembang bila kemaraunya makin kering dan suhu rata-rata makin panas. Sebagai pembanding Thrips palmi pada terong di Taiwan mempunyai suhu optimum untuk perkembangan populasi pada 25 – 30 º C (Chen dan Huang, 2004).
Menghadapi perubahan iklim dalam kaitan dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman diperlukan beberapa langkah yang sesuai. Kajian komperehensif dampak perubahan iklim terhadap hama dan penyakit tanaman perlu dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat bagi pemerintah maupun petani. Selain itu diperlukan peningkatan pemahaman agroekosistem oleh petani sehingga lebih jeli mengamati dan mensikapi perubahan yang ada. Beberapa pengetahuan pribumi (indigenous knowledge) yang didasari oleh pengaturan masa tanam seperti pranata mangsa dalam masyarakat Jawa perlu dikaji kembali dan di rejuvenasi menghadapi perubahan yang berlangsung. Melihat masalah hama dan penyakit yang makin berat di Indonesia dari tahun ke tahun, perlu pendekatan sistem Pengendalian Hama Terpadu Biointensif (Bio-intensive IPM) yang mengoptimalkan sumberdaya hayati yang ada. Untuk itu semua, kerjasama antara petani, pemerintah (pusat-daerah), perguruan tinggi/lembaga penelitian , civil society yang riil diperlukan.
OPT
Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Organisme Pengganggu Tanaman Terhadap Tanaman Bawang Merah
Organisme penganggu tanaman (OPT) merupakan faktor pembatas produksi tanaman di Indonesia baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Organisme pengganggu tanaman secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu hama, penyakit dan gulma. Hama menimbulkan gangguan tanaman secara fisik, dapat disebabkan oleh serangga, tungau, vertebrata, moluska. Sedangkan penyakit menimbulkan gangguan fisiologis pada tanaman, disebabkan oleh cendawan, bakteri, fitoplasma, virus, viroid, nematoda dan tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangan hama dan penyakit sangat dipengaruhi oleh dinamika faktor iklim. Sehingga tidak heran kalau pada musim hujan dunia pertanian banyak disibukkan oleh masalah penyakit tanaman sperti penyakit kresek dan blas pada padi, antraknosa cabai dan sebagainya. Sementara pada musim kemarau banyak masalah hama penggerek batang padi, hama belalang kembara, serta thrips pada cabai.
Hama seperti mahluk hidup lainnya perkembangannya dipengaruhi oleh faktor factor iklim baik langsung maupun tidak langsung. Temperatur, kelembaban udara relatif dan foroperiodisitas berpengaruh langsung terhadap siklus hidup, keperidian, lama hidup, serta kemampuan diapause serangga. Sebagai contoh hama kutu kebul (Bemisia tabaci) mempunyai suhu optimum 32,5º C untuk pertumbuhan populasinya (Bonaro et al. 2007). Contoh yang lain adalah pertumbuhan populasi penggerek batang padi putih berbeda antara musim kemarau dan musim hujan, sementara itu panjang hari berpengaruh terhadap diapause serangga penggerek batang padi putih (Scirpophaga innotata) di Jawa (Triwidodo, 1993). Umumnya serangga-serangga hama yang kecil seperti kutu-kutuan menjadi masalah pada musim kemarau atau rumah kaca karena tidak ada terpaan air hujan. Pada percobaan dalam ruang terkontrol peningkatan kadar CO2 pada selang 389- 749μl/L meningkatkan reproduksi tungau Tetranychus urticae (Heagle et al., 2002) Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh faktor iklim terhadap vigor dan fisiologi tanaman inang, yang akhirnya mempengaruhi ketahanan tanaman terhadap hama. Temperatur berpengaruh terhadap sintesis senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, falvonoid yang berpengaruh terhadap ketahannannya terhadap hama. Pengaruh tidak langsungnya adalah kaitannya dengan musuh alami hama baik predator, parasitoid dan patogen. Sebagai contoh adalah perkembangan populasi ulat bawang Spodoptera exigua pada bawang merah lebih tinggi pada musim kemarau, selain karena laju pertumbuhan
intrinsik juga disebabkan oleh tingkat parasitasi dan tingkat infeksi patogen yang rendah
(Hikmah, 1997).
Daftar Pustaka
Hikmah, Y. 1997. Tingkat parasitasi larva Spodoptera exigua pada musim hujan dan
musim kemarau. Skripsi. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanaian
IPB.
Bonaro, O., A Lurette,, C Vidal, J Fargues. 2007. Modelling temperature-dependent
bionomics of Bemisia tabaci (Q-biotype) Physiological Entomology,32: 50-55
Organisme penganggu tanaman (OPT) merupakan faktor pembatas produksi tanaman di Indonesia baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Organisme pengganggu tanaman secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu hama, penyakit dan gulma. Hama menimbulkan gangguan tanaman secara fisik, dapat disebabkan oleh serangga, tungau, vertebrata, moluska. Sedangkan penyakit menimbulkan gangguan fisiologis pada tanaman, disebabkan oleh cendawan, bakteri, fitoplasma, virus, viroid, nematoda dan tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangan hama dan penyakit sangat dipengaruhi oleh dinamika faktor iklim. Sehingga tidak heran kalau pada musim hujan dunia pertanian banyak disibukkan oleh masalah penyakit tanaman sperti penyakit kresek dan blas pada padi, antraknosa cabai dan sebagainya. Sementara pada musim kemarau banyak masalah hama penggerek batang padi, hama belalang kembara, serta thrips pada cabai.
Hama seperti mahluk hidup lainnya perkembangannya dipengaruhi oleh faktor factor iklim baik langsung maupun tidak langsung. Temperatur, kelembaban udara relatif dan foroperiodisitas berpengaruh langsung terhadap siklus hidup, keperidian, lama hidup, serta kemampuan diapause serangga. Sebagai contoh hama kutu kebul (Bemisia tabaci) mempunyai suhu optimum 32,5º C untuk pertumbuhan populasinya (Bonaro et al. 2007). Contoh yang lain adalah pertumbuhan populasi penggerek batang padi putih berbeda antara musim kemarau dan musim hujan, sementara itu panjang hari berpengaruh terhadap diapause serangga penggerek batang padi putih (Scirpophaga innotata) di Jawa (Triwidodo, 1993). Umumnya serangga-serangga hama yang kecil seperti kutu-kutuan menjadi masalah pada musim kemarau atau rumah kaca karena tidak ada terpaan air hujan. Pada percobaan dalam ruang terkontrol peningkatan kadar CO2 pada selang 389- 749μl/L meningkatkan reproduksi tungau Tetranychus urticae (Heagle et al., 2002) Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh faktor iklim terhadap vigor dan fisiologi tanaman inang, yang akhirnya mempengaruhi ketahanan tanaman terhadap hama. Temperatur berpengaruh terhadap sintesis senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, falvonoid yang berpengaruh terhadap ketahannannya terhadap hama. Pengaruh tidak langsungnya adalah kaitannya dengan musuh alami hama baik predator, parasitoid dan patogen. Sebagai contoh adalah perkembangan populasi ulat bawang Spodoptera exigua pada bawang merah lebih tinggi pada musim kemarau, selain karena laju pertumbuhan
intrinsik juga disebabkan oleh tingkat parasitasi dan tingkat infeksi patogen yang rendah
(Hikmah, 1997).
Daftar Pustaka
Hikmah, Y. 1997. Tingkat parasitasi larva Spodoptera exigua pada musim hujan dan
musim kemarau. Skripsi. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanaian
IPB.
Bonaro, O., A Lurette,, C Vidal, J Fargues. 2007. Modelling temperature-dependent
bionomics of Bemisia tabaci (Q-biotype) Physiological Entomology,32: 50-55
Langganan:
Postingan (Atom)